DMO Batu Bara Kurang dari 1 Persen, Bambang Haryadi DPR: Ini Pembangkangan Aturan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi menanggapi pernyataan Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu bara (Minerba) Ridwan Djamaludin.
Sebelumnya, Ridwan mengatakan kewajiban domestic market obligation (DMO) atas penugasan pemerintah kepada pengusaha batu bara sebesar 5,1 juta metrik ton.
Namun, DMO yang dipenuhi hanya sebesar 35 ribu metrik ton atau hanya kurang dari 1 persen dari total kewajiban sebesar 25 persen sampai akhir 2021.
Menanggapi pernyataan tersebut, Bambang mengaku terkejut.
"Ini bentuk ketidakpatuhan terhadap regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah dan merupakan pembangkangan atas aturan yang ada," kata Bambang dalam keterangannya, Senin (3/1).
Dia menilai perlu ada penguatan regulasi terkait DMO dalam sebuah undang undang.
Dengan begitu, akan ada regulasi yang memuat sanksi tegas terhadap pelanggaran pada kewajiban DMO.
"Bagi pengemplang kewajiban DMO dapat diberikan sanksi berupa pencabutan IUP atau IUPK-nya" tambah politikus partai Gerindra itu.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan kewajiban domestic market obligation (DMO) atas penugasan pemerintah kepada pengusaha batu bara sebesar 5,1 juta metrik ton.
- PT BUMI Resources Targetkan Ekspor Utama ke Tiongkok & India
- Polda Sumsel Gagalkan Angkutan Batu Bara Ilegal Tujuan Jakarta
- Produksi Batu Bara 56,2 juta Ton, BUMI Catat Pendapatan USD 4,8 Miliar Selama 9 Bulan
- Bos Batu Bara Ditangkap Polisi, Kasusnya Enggak Main-Main
- Kapal Tongkang Batu Bara Tabrak Terminal Penumpang di 7 Ulu
- Dihalangi Sekelompok Warga saat Hendak Beroperasi, Perusahaan Tambang di Bungo Mengadu ke Kapolri