JPNN.com 
DPD RI Dorong Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Antardaerah
Disinyalir ada pihak luar yang ikut mengatur hasil keputusan pansus tatib.
Panitia tatib digunakan untuk kepentingan politik, dan malah menjegal anggota yang lain.
Ada banyak titipan politik dari pihak-pihak luar yang ditujukan untuk membatasi Gerakan anggota DPD RI. Bahkan untuk kegiatan perjalanan ke luar negeri dan kunjungan ke daerah juga dibatasi secara tidak wajar oleh oknum kesekretariatan.
Dalam diskusi juga dibahas secara detail mengenai kepemimpinan di DPD RI termasuk kebutuhan akan pimpinan yang berintegritas.
Setiap anggota tentu mempunyai masa lalu, tetapi kesalahan karena perbedaan politik bukanlah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan.
Ada anggota DPR yang dulu pernah dipenjara selama 9 tahun, tetapi tidak kehilangan haknya, karena kesalahannya adalah karena melawan rezim politik yang sedang berkuasa. Pimpinan jangan ditempatkan terlalu tinggi, jangan disakralkan.
Pimpinan adalah speaker, menyuarakan suara keseluruhan anggota. Ide lain yang juga muncul adalah wacana tentang pemisahan Undang-Undang MD3.
Seharusnya ada undang-undang terpisah untuk DPR, DPD dan MPR.
Sebanyak 40 orang Senator dari seluruh Indonesia mengikuti FGD bertema Optimalisasi Peran dan Fungsi DPD RI dalam Mewujudkan Aspirasi dan Kepentingan Daerah.
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Anggota DPD RI Lia Istifhama: Penting Menganalisa Sikap Pemuda Terhadap Keberlangsungan Bangsa
- OSO Minta Anggota DPRD dari Partai Hanura Seluruh Indonesia Berkomitmen Membela Kepentingan Rakyat Daerah
- Jan Maringka: Rapat Pleno Presidium PNI Putuskan Pembentukan Pengurus Daerah
- BNPT Sebut FKPT Jadi Garda Depan Pencegahan Terorisme di Daerah
- Sultan Dukung Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade Remaja 2030
