DPD Tegas Tolak Gubernur Dipilih DPRD

Sementara Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay, berpendapat mekanisme pemilihan kepala kepala daerah secara langsung justru mengakomodir kebutuhan otonomi daerah. “Cerminan kebutuhan daerah otonom harus berangkat dari aspirasi masyarakatnya. Karenanya, tepat jika hak masyarakat setempat memilih pemimpinnya secara langsung.”

Dia juga menegaskan sependapat dengan Alirman. "Gagasan mengubah mekanisme pemilihan gubernur harus dianalisis. Misalnya, bagaimana prinsip checks and balances antara gubernur dan DPRD provinsi dan apakah alasannya adalah menghemat biaya. Penghematan bisa dilakukan tanpa mengubah mekanisme pemilihannya,” katanya.

Mengenai titik berat otonomi daerah, Hadar mengatakan, “Harus ditinjau bangunan konstitusi kalau kita menekankan otonomi daerah di kabupaten/kota. Sekarang ini, sama level provinsi dan kabupaten/kota, hanya disebut provinsi dan kabupaten/kota adalah daerah otonom.” (fas/jpnn)