DPD: Usulan Pemekaran Harus Melalui Kemendagri

jpnn.com - MALANG - Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan DPD tidak punya hak menolak aspirasi pemekaran daerah. Kalau semua syarat sudah dipenuhi, menurut Muqowam wajib bagi DPD untuk memperjuangkannya.
“Terhadap aspirasi pemekaran, tidak ada alasan DPD menolaknya. Kalau syarat daerah otonomi baru (DOB) terpenuhi, wajib bagi DPD menindaklanjuti,” kata Ahmad Muqowam, di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (4/9).
Selain itu, lanjutnya, antara DPD dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah ada kesepakatan baru terkait mekanisme usulan pemekaran.
“Usulan pemekaran masuk melalui satu pintu, yakni Kemendagri. Kesepakatan tersebut diambil untuk meminimalisir kepentingan politik di balik aspirasi pemekaran daerah,” ujar senator dari Provinsi Jawa Tengah ini.(fas/jpnn)
MALANG - Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam mengatakan DPD tidak punya hak menolak aspirasi pemekaran daerah. Kalau semua syarat sudah dipenuhi,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sidang Kabinet Seharusnya Bahas Persoalan Bangsa, Bukan Ijazah Palsu
- Nilam Sari Harapkan Sisdiknas Baru Atasi Kesenjangan Pendidikan di Daerah 3T
- Pengamat: Masyarakat Tak Rela Prabowo Terkontaminasi Jokowi
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Wasekjen Hanura Kritik Pertemuan Erick Thohir dengan KPK dan Kejagung Soal UU BUMN
- Kelompok DPD RI di MPR Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026