DPR Anggap Kritik SBY soal Tax Amnesty Politis

jpnn.com - jpnn.com - Kritik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dianggap tidak tepat sasaran dinilai politis.
"Tidak (berdasar). Itu hanya pernyataan politis seolah-olah program yang dicanangkan Presiden Jokowi itu tidak berhasil," terang Ketua Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng kepada JawaPos.com, Rabu (8/2).
Faktanya, kata dia, tax amnesty yang dilakukan pemerintah Indonesia paling tinggi penerimaannya dibandingkan dengan negara lain.
Karena itu, dia juga sepakat bahwa kritik SBY tersebut hanya karena tensi politik.
Menurutnya, rakyat tidak merasa dikejar-kejar dengan tax amnesty seperti yang disebutkan SBY.
Repatriasi dana melalui tax amnesty ini tidak dipaksakan. Itu merupakan hak dari warga negara.
Mekeng mengatakan, wajib pajak yang tak mengembalikan uang ke Indonesia disebabkan banyak faktor.
Misalnya, bank di Indonesia hanya bisa memberikan jaminan dana yang disimpan senilai Rp 2 miliar saja
Kritik mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dianggap tidak tepat sasaran dinilai
- Cara Ini Bisa Jadi Solusi Agar Indonesia tak Tertinggal di Industri Kripto
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Pramono Anung Bakal Kejar Penunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Jakarta
- AUKSI Lakukan Serah Terima Kantor Baru di Surabaya, Dorong Peningkatan PNBP
- Penjelasan Dedi Mulyadi Soal Mobil Mewahnya yang Nunggak Pajak Rp70 Juta
- Bukan 10 Persen, Pramono Bakal Terapkan Pajak BBM 5 Persen di Jakarta