DPR Desak AS dan Australia Meminta Maaf

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Wasekjen DPP) Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menilai Amerika Serikat dan Australia tidak konsisten dalam menjalin persahabatan dengan Indonesia. Pasalnya, meski telah menjalin hubungan bilateral, namun masih saja melakukan penyadapan.

“Australia dan Amerika Serikat tidak membantah penyadapan sebagaimana disebutkan dalam dokumen Edward Snowden. Berarti indikasi ada penyadapan itu benar. Saya kecewa dan protes keras kepada pemerintah AS dan Australia,” katanya di Jakarta, Kamis (7/11).

Ramadhan menilai, atas perbuatan tersebut AS dan Australia perlu segera meminta maaf kepada Indonesia. Karena penyadapan merupakan sebuah perbuatan yang teramat hina. Terlebih-lebih jika itu dilakukan lewat kantor Kedutaan Besar AS dan Australia yang di Indonesia.

 “Kedutaan AS dan Australia tidak boleh jadi pusat dan sarana penyadapan terhadap Indonesia, seperti dokumen Snowden. Saya mengecam sekerasnya penyadapan itu. Ini harus disikapi pemerintah Indonesia bahwa RI sejatinya tidak butuh mereka. Kita memerlukan mitra, bukan pendusta apalagi penista,” katanya.

Menurut Ramadhan, jika AS dan Australia tidak segera meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, DPR RI perlu desak pemerintah Indonesia meninjau ulang hubungan kerjasama dengan kedua negara tersebut.

“Termasuk kerjasama dalam kemitraan strategisnya. Masih banyak negara lain seperti China, Rusia, Jerman dan lain-lain yang bisa menggantikan posisi AS dan Australia,” katanya.(gir/dil/jpnn)