DPR Desak Izin Exxon Dicabut
Rabu, 10 Juni 2009 – 16:15 WIB
“Saya heran perusahaan asing kok paling banyak menguasai industri minyak di Indonesia. Padahal kita punya Pertamina yang terbukti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit,” ujar Bambang.
Ditambahkan Dito, Exxon sudah mempermainkan pemerintah karena itu langkah terbaik adalah meminalti perusahaan Amerika tersebut. Sedangkan Kahar menyatakan, UU 22 Tahun 2001 sebaiknya direvisi, sehingga tidak ada lagi tender-tender dan semuanya diserahkan ke Pertamina.
Sementara Bambang lebih menyorot BP Migas yang dinilai tidak mampu menangani kontrak kerja sama (KKS) dengan perusahan minyak asing. “Dulu eks Kepala BP Migas Rahmat Sudibyo dilengserkan karena tidak mampu menyelesaikan masalah KKS ini. Tapi sekarang kok tidak berubah juga, kami akan menanyakan ini ke BP Migas,” ujarnya.
Enam anggota Komisi VII ini mengusulkan agar seluruh KKS dibatalkan dan dikembalikan pada Pertamina. (esy/JPNN)
JAKARTA- Ketidakmampuan Exxonmobile berproduksi ternyata berdampak besar terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kemudahan Akses Lahan & Perizinan Hulu Migas Bisa Mendukung Ketahanan Energi
- Bendungan Ameroro Garapan PT Hutama Karya Hadirkan Banyak Manfaat Bagi Masyarakat
- LMPR Desak Mendag Tindak Tegas Peredaran Oli Palsu di Jabodetabek
- Gerak Cepat, BRI Peduli Salurkan Bantuan Tanggap Bencana Banjir di Sumatra Barat
- KemenKopUKM Ajak Startup Financial Pitching dengan Global Venture Capital
- Jelang WWF 2024, Pertamina Patra Niaga Memastikan Pasokan Energi di Bali Aman