DPR Desak Izin Exxon Dicabut
Rabu, 10 Juni 2009 – 16:15 WIB

DPR Desak Izin Exxon Dicabut
“Saya heran perusahaan asing kok paling banyak menguasai industri minyak di Indonesia. Padahal kita punya Pertamina yang terbukti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sulit,” ujar Bambang.
Ditambahkan Dito, Exxon sudah mempermainkan pemerintah karena itu langkah terbaik adalah meminalti perusahaan Amerika tersebut. Sedangkan Kahar menyatakan, UU 22 Tahun 2001 sebaiknya direvisi, sehingga tidak ada lagi tender-tender dan semuanya diserahkan ke Pertamina.
Sementara Bambang lebih menyorot BP Migas yang dinilai tidak mampu menangani kontrak kerja sama (KKS) dengan perusahan minyak asing. “Dulu eks Kepala BP Migas Rahmat Sudibyo dilengserkan karena tidak mampu menyelesaikan masalah KKS ini. Tapi sekarang kok tidak berubah juga, kami akan menanyakan ini ke BP Migas,” ujarnya.
Enam anggota Komisi VII ini mengusulkan agar seluruh KKS dibatalkan dan dikembalikan pada Pertamina. (esy/JPNN)
JAKARTA- Ketidakmampuan Exxonmobile berproduksi ternyata berdampak besar terhadap peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- PNM Mekaar Buka Peluang Akses Pembiayaan Bagi Banyak Keluarga di Berbagai Daerah
- Property Expo 2025 Resmi Digelar, Hadirkan Hunian Sesuai Kebutuhan Masyarakat
- Perkenalkan IT Leaders Indonesia ke Tingkat Dunia, GCF Gelar CIO 200 Summit 2025
- Stok Bulog Selama 4 Bulan Capai 3,5 Juta Ton, Terbesar Sejak Indonesia Merdeka
- Ribuan Peserta CFD Meriahkan Acara Rejeki wondr BNI
- Bank Raya Dukung Skolari Tumbuh dan Mengelola Keuangan Komunitas Lebih Baik