DPR Desak Pemerintah Selamatkan Aset Eks BPPN

Masalah yang lain yaitu aset eks BPPN berupa properti sebanyak 917 item belum dinilai. “Kita tentu sangat prihatin jika aset eks BPPN itu benar-benar hilang tak berbekas,” kata pria yang akrab dipanggil Fauzi ini.

Fauzi menjelaskan, raibnya aset eks BPPN ini menggambarkan penanganan aset eks BPPN masih amburadul akibat kelemahan perhitungan penilaian oleh oknum pejabat yang berwenang saat itu. Karena itu, ia meminta pemerintah agar serius mengusut kasus ini.

“Ongkos penyehatan perbankan kita memang mengusik rasa keadilan rakyat karena biaya krisis tersebut dipikul oleh rakyat Indonesia lewat APBN. Sementara segelintir bankir, pengusaha dan pejabat serta mantan pejabat yang telah berpesta-pora dengan uang tersebut, hampir semua justru masih berkeliaran bebas,” katanya.

Hingga saat ini kata dia, pemerintah terbebani bunga obligasi rekap setiap tahun sekitar 60 triliun rupiah yang pada akhirnya membuat kondisi APBN tidak sehat, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.