DPR Didesak Tolak Pembelian Korvet

Menurutnya, semula kapal perang ini pesanan Brunei tahun 2002 tapi setelah tiga kali uji coba negeri yang dipimpin Sultan Hasanah Bolkiah, itu menolak membelinya. Lalu kapal ini ditawarkan ke Vietnam yang juga menolak untuk membelinya. "Ironisnya  TNI AL malah ingin membeli kapal perang bermasalah ini," kata dia tak habis pikir.

IPW mengingatkan, DPR dan KPK harus mengarahkan TNI dalam membeli alutsistanya konsisten konssten dengan rencana dan strateginya. Sehingga kekuatan alutsista TNI dapat dimaksimalkan, dievaluasi, terhindar dari mark up dan korupsi.

"Alutsista TNI jangan smpai dipecundangi mafia-mafia proyek yang membuat TNI hanya mendapatkan alutsista  'sampah' dari negara-negara barat," pungkas Neta. (boy/jpnn)