DPR Dorong KPK Ambil Alih Kasus Depo Balaraja

“Terlihat indikasi bahwa Kejaksaan Agung telah menjalankan peranan memutuskan perkara layaknya hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan ini,” tandas Edward.

Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, Edward meminta Komisi III DPR RI menjadikan kasus ini sebagai pintu masuk guna membongkar dugaan kasus korupsi yang telah terjadi sehubungan dengan pembayaran kompensasi Pertamina atas Proyek Depot Balaraja.

“Bilamana terdapat pihak-pihak yang terlihat memiliki keinginan untuk merubah jalannya proses hukum yang telah berjalan, maka pihak-pihak tersebut patut dicurigai,” tandas Edward.

Untuk mengawasi kasus Depo Balaraja ini, Syarifuddin Sudding, meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi. Kata dia, kalau penanganan kasusnya tidak jalan, maka KPK harus mengambul alih.  "Kalau di kejaksaan tidak jalan, KPK bisa mengambil alih kasus itu," kata Syarifuddin.