DPR Dorong Pengelolaan Sektor Perikanan Lebih Optimal

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI drh. Slamet mendorong pemerintah mengelola sektor perikanan lebih optimal agar menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Hal itu diungkapkan Slamet saat menghadiri rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Selasa (22/6/2021).
“Optimisme ini berkaca pada data kenaikan ekspor komoditas perikanan pada kuartal I tahun 2021 sebesar USD 1,75 miliar USD atau Rp 25 triliun. Nilai ekspor perikanan terus tumbuh meskipun saat ini sedang dalam masa pandemi. Tentu saja hal ini menjadi sinyal bagus terkait pengembangan sektor perikanan ke depannya,” ujar Slamet.
Menurut politikus senior PKS ini, komoditas udang masih menjadi tumpuan utama ekspor Indonesia, disusul komoditas tuna-cakalang-tongkol (TCT), cumi-cumi-sotong-gurita, kepiting dan rumput laut.
Namun, drh. Slamet mencatat jika menganalisis data ekspor produk perikanan masih terdapat sebuah ironi. Pasalnya, volume produk perikanan Indonesia hanya kalah dari China tetapi dari segi nilai ekspor nilainya jauh lebih rendah dari negara-negara yang notabene punya volume ekspor lebih sedikit.
Penyebabnya, kata Slamet, bisa saja kebijakan yang sedikit keliru di mana KKP menganggarkan pengelolaan perikanan tangkap dan budi daya yang merupakan sektor hulu (produksi) sebesar Rp 1,9 triliun, sedangan sektor hilirnya yaitu daya saing hanya diangka Rp 384 miliar.
Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara kebijakan hulu dan hilir di sektor perikanan.
Slamet juga mendorong agar program-program KKP tahun 2022 dalam memaksimalkan penyerapan anggaran melalui program-program padat karya yaitu program yang langsung menstimulus kegiatan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
Slamet juga mendorong agar program-program KKP tahun 2022 dalam memaksimalkan penyerapan anggaran melalui program-program padat karya
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan