DPR Minta KPU Harus Mematuhi Undang-Undang
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Riza Patria meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mematuhi undang-undang yang kini berlaku. Hal ini berkaitan dengan rencana KPU mencabut hak politik bagi mantan koruptor untuk menjadi anggota legislatif.
Menurut dia, dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan mantan narapidana tetap diperkenankan menjadi calon anggota legislatif.
“Komisi II sudah sepakat, PKPU yang disusun oleh KPU harus sesuai undang-undang pemilu,” kata Riza Patria di Jakarta, Senin (28/5).
Menurutnya, mantan narapidana korupsi bisa menjadi caleg selama hak politik tidak dicabut dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.
“Kami sudah menyampaikan bahwa KPU adalah pelaksana undang-undang yang berlaku,” tambahnya.(mg1/jpnn)
Anggota Komisi II DPR Riza Patria meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa mematuhi undang-undang yang kini berlaku.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
- PDIP Menggugat KPU ke PTUN, Arief Poyuono Bakal Ajukan Gugatan Intervensi
- Ketua KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Sebagai Calon Terpilih Pilpres 2024
- Ganjar-Mahfud Absen saat KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres
- Ekspresi Anies-Muhaimin saat Menghadiri Penetapan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Butuh 6.048 PPS dan 780 PPK Untuk Pelaksanaan Pilkada di Daerah ini