Anggota DKPP RI Tio Aliansyah ikut terseret dalam kasus pelanggaran kode etik anggota KPU Parsadaan Harahap. Apa sebabnya?
Eric Hermawan DPR menanggapi usulan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang kekuasaan negara keempat.
Bamsoet merespons wacana yang dilontarkan pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie soal menjadikan KPU sebagai cabang kekuasaan keempat
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyentil KPU setelah Wagub Babel Hellyana jadi tersangka kasus ijazah palsu…
KPU menyatakan Indeks Partisipasi Pemilih sebagai instrumen penting untuk membangun pusat pengetahuan demokrasi di Indonesia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah adanya pemusnahan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat akan maju sebagai Wali…
Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah gencar melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024
Inspektur Wilayah III Setjen KPU Ferry Syahminan menjelaskan audit kinerja diharapkan tidak lagi sekadar menilai akuntabilitas keuangan atau…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyebut parlemen bakal menanyakan komisioner KPU setelah muncul putusan DKPP…
Gagasan menimbang perubahan Konstitusi itu hal yang niscaya. Hal ini menuntut sikap kenegarawanan para elite politik kita untuk…
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut Keputusan KPU No. 731…
KPU resmi membatalkan Keputusan 731 Tahun 2025 setelah kebijakan tersebut menuai kritik luas dari legislator DPR RI dan…
Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai KPU seharusnya bisa menerbitkan Keputusan Nomor 731 sebelum pemilu…
Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai aneh dan ajaib perbuatan KPU dengan menerbitkan Keputusan 731. Kenapa?
Politikus Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan transparansi menjadi kewajiban dan bukan pilihan dari seorang pejabat atau kandidat pemimpin…
KPU yang menerbitkan keputusan aneh soal kerahasiaan ijazah capres-cawapres diingatkan jangan bikin polemik berkepanjangan.
Wamensesneg Juri Ardiantoro menyebut Istana atau eksekutif tak bisa mengintervensi KPU yang merahasiakan ijazah capres atau cawapres.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan keputusan 731 dibuat KPU dengan mengacu Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 22…
Ketua KPU Mochammad Afifuddin atau Afif mengatakan keputusan 731 dibuat bukan untuk melindungi ijazah Jokowi yang diduga palsu…
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan ijazah calon pejabat bisa dibuka ke publik, kecuali data…
Anggota Komisi II Ahmad Irawan menilai dokumen capres-cawapres bersifat pribadi, sehingva wajar muncul keputusan KPU nomor 731.
JPNN.com 
