DPR Mulai Menyusun RUU Perlindungan Lansia Menjelang Bonus Demografi
jpnn.com, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat bersama Badan Keahlian DPR terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Lansia di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/5).
Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhuda menjelaskan, RUU itu bakal mengatur secara terperinci langkah perlindungan kepada kelompok lansia.
"RUU Kesejahteraan Lansia arahnya pada perlindungan dan perhatian terhadap lansia. Ada lansia yang sejahtera dan tidak. Perlakuannya harus diutamakan kepada yang tidak sejahtera," kata Nurhuda di Jakarta, Kamis (19/5).
Dia menilai, lansia merupakan kelompok rentan karena tidak banyak mendapatkan perhatian maupun penanganan khusus dalam bentuk kebijakan maupun kehidupan keseharian.
Karena itu, hak asasi lansia harus ditumbuhkembangkan dengan hadirnya regulasi tersebut.
"Saat ini, Indonesia memasuki tahap bonus demografi atau fase ketika jumlah usia produktif lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Artinya, di masa depan, sekitar 30-40 tahun lagi, Indonesia mengalami lonjakan jumlah lansia yang sangat tinggi," ujarnya.
Dia menjelaskan, pada 2018, tercatat terdapat 9,27 persen atau sekitar 24,49 juta lansia di Indonesia.
Jumlah itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 8,97 persen atau sekitar 23,4 juta jiwa.
DPR RI mulai menyusun RUU Perlindungan Lansia menjelang bonus demografi di Indonesia
- Ketua MPR Publikasikan Hasil Riset Ilmiah 4 Pilar Kebangsaan, Ungkap Masalah di Kepri
- Muncul Wacana Ubah UU MD3 untuk Pos Ketua DPR, Hasto PDIP Bereaksi Keras
- Menaker Ida Fauziyah: Indonesia Harus Gerak Cepat untuk Optimalkan Bonus Demografi
- Menteri Ida Fauziyah Ajak P3MI Tingkatkan Kompetensi Pekerja Migran dalam Berbahasa Asing
- Golkar Disebut Berpotensi Duduki Kursi Ketua DPR RI 2024-2029
- Temui Peserta Pemagangan di Thailand, Menaker Ida: Semangat Jaga Nama Baik Indonesia