DPR: Penahanan Tony Wong Melanggar HAM

PONTIANAK – Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir menyebut penahanan Tony Wong sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Ironisnya lagi, Kata Nurdiman, Tony Wong yang seharusnya mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) karena sudah memenuhi persyaratan, diharuskan tetap mendekam lebih lama dalam tahanan, lantaran disebut masih ada kasusnya yang belum selesai oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.

“Memang ada penyimpangan dari penegak hukum, tapi kita belum klarifikasi. Ini dari laporan-laporan yang kita dapatkan. Ini jelas pelanggaran HAM. Karena itu kita minta kejaksaan jangan melanggar UU,” kata Nudirman Munir saat kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakat Klas II A Pontianak, Kamis (19/4).

Menurut dia, Komisi III akan meminta klarfikasi kepada Kejaksaan Agung terkait kasus penahanan Tony Wong. Masalah Tony Wong belum bisa mendapatkan  pembebasan bersyarat karena Kejaksaan Negeri Ketapang tidak mengeluarkan surat keterangan tidak ada perkara lain sebagai syarat. Kejari menganggap Tony Wong masih tersangkut kasus hukum pada tahun 2004.

“Kalau memang ada kesalahan di Kejari Ketapang, maka harus ditindak. Tapi semua akan dimintai klarifikasi untuk kejelasannya. Termasuk kasusnya sampai tidak teregister di Mahkamah Agung (MA). Maka kalau terbukti bersalah semua bisa dipidana,” tegas Nirwan.