DPR: Penyimpangan Kuota BBM Kepolisian Harus Ditindak

Selama ini DPR memang belum pernah meminta dilakukannya audit penggunaan BBM subsidi yang diberikan negara untuk kegiatan operasional Polri dan TNI.

"Ditemukannya dugaan kasus penyimpangan BBM untuk Polri di Papua, ke depannya DPR mempertimbangkan untuk dilakukannya audit penggunaan BBM yang menjadi jatah Polri guna mencegah terjadinya penyimpangan BBM Polri," kata mantan Sekjen PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Direktur Operasional Indonesia Timur PLN Vigner Sinaga mengatakan telah membeli solar sekitar 40 ton dari Kepolisian di wilayah Papua.

Hal itu terpaksa dilakukan untuk kelangsungan pelayanan PLN di Papua yang sempat mengalami kekurangan pasokan BBM karena  pengiriman dari pusat terlambat akibat cuaca buruk. (fas/jpnn)