DPR Soroti Kinerja BPH Migas

JAKARTA– Komisi VII DPR RI menyoroti kinerja Badan Pengatur Hulu (BPH) Migas. Lembaga yang dipimpin Tubagus Haryono  itu dianggap belum mampu melakukan pengawasan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya bisa tepat sasaran dan tidak melebihi quota.

"Setiap tahunnya quota  BBM bersubsdi terus melebihi quota yang telah ditetapkan. Ini terjadi karena belum efektifnya BPH Migas dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ahmad Farial saat rapat dengar pendapat dengan Kepala BPH Migas di Gedung DPR, Senin (6/6).

Farial mendesak BPH Migas memperketat pengawasan penyaluran BBM bersusbsidi agar bisa berjalan dengan efektif, sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. "Kalau ini bisa dilakukan BPH Migas, saya pikir BBM subsidi ini bisa tepat sasaran dan tidak akan melebihi quotanya," ungkap politisi dari Fraksi PPP tersebut. 

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VII lainnya, Setya W Yuda. Menurutnya, agar BBM ini bisa tepat sasaran BPH Migas harus lebih besinergi dengan pihak terkait terutama kepolisian dan pemerintah daerah, sehingga bisa diketahui penyebab bobolnya BBM bersubsidi ini.