DPR Tambah Anggaran BKKBN jadi Rp 4,1 Triliun

JAKARTA - Komisi IX DPR akhirnya menyetujui tambahan dana bagi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tambahan dana itu akan dialokasikan untuk menjangkau pasangan usia subur di berbagai daerah yang tidak mampu mengikuti program KB (unmet need).

"Dana tambahan itu digunakan untuk sosialisasi dan akses pelayanan menggarap daerah terpencil yang secara teknis mahal. Total Anggaran BKKBN yang disetujui sekitar Rp4 triliun," kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief, di DPR Senayan Jakarta, Senin (27/9), usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz.

Selama ini, lanjut Sugiri, BKKBN tidak memiliki dana untuk menggarap unmet yang tersebar di sekitar 80 persen daerah di seluruh Indonesia yang menyatakan pro-KB. Sayangnya, daerah yang pro-KB tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pusat. "Dukungan APBD untuk daerahnya masing-masing ternyata tidak cukup," jelas Sugiri.

Dalam rapat tertutup itu, Komisi IX menyatakan dukungan dana tambahan BKKBN hingga Rp4 triliun. "Dukungan Komisi IX itu didasari oleh sensus penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia di atas proyeksi nasional," ungkap Sugiri.