DPR: Tidak Kooperatif Justru Merunyamkan Masalah

Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk tidak berhenti pada 14 rumah sakit dan faskes yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Zainuddin beralasan, penyebaran vaksin palsu sudah meluas dan lama sejak 2003. Zainuddin juga mendukung dibentuknya crisis center vaksin palsu.

"Publik masih bertanya-tanya, apa hanya 14 rumah sakit itu saja. Oleh itu, pemerintah harus total mengawasi, mengevaluasi dan mengaudit rumah sakit dan faskes. Ini seperti mafia, harus diungkap total. Karena kesehatan itu kebutuhan dasar kemanusiaan," pungkas Zainuddin.

Sejumlah perwakilan orang tua bayi korban vaksin palsu mengadu ke DPR, Selasa (19/7). Salah satu yang diadukan adalah tanggung jawab dari pihak Rumah Sakit yang dinilai lamban, salah satunya Rumah Sakit Harapan Bunda di wilayah Jakarta Timur.(fri/jpnn)