Dugaan Kebocoran Data BPJS Kesehatan jadi Tamparan Bagi Bangsa Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta pemerintah segera menginvestigasi dugaan kebocoran data 279 juta peserta BPJS Kesehatan.
Sebab, angka kebocoran data kali ini hampir setara jumlah penduduk Indonesia.
"Ini alarm bagi Indonesia," kata Sukamta dalam keterangan persnya, Jumat (20/5).
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan pemerintah juga harus memiliki antisipasi efek dari bocornya data.
Menurut Sukamta, harus ada langkah-langkah konkret ke depannya agar kebocoran data tidak terus terulang di tanah air.
Satu di antaranya dengan menyelesaikan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).
Menurutnya, pembahasan rancangan aturan itu sedang stagnan.
Sebab, ada perbedaan pandangan dalam hal penentuan bentuk otoritas pelindungan data pribadi, apakah lembaga independen atau dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sukamta mengatakan dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan seharusnya menjadi tamparan bagi bangsa Indonesia. Pemerintah harus melakukan investigasi.
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Rempang Eco City Tak Masuk Daftar PSN Era Prabowo, Rieke Girang
- Momen KSAL Minta Tunggakan BBM TNI AL Rp 2,25 T ke Pertamina Diputihkan