Duh..Peran Pemda dan DPRD Dalam Membangun Demokrasi Memprihatinkan
jpnn.com - JAKARTA - Peran DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai masih buruk dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015. Padahal, semakin besar peran DPRD dan Pemda, semakin baik demokrasi di daerah.
"Untuk mengetahui peran DPRD, kami gunakan sejumlah indikator. Namun hasilnya, semua indikator rendah. Kalau di laporan, peran DPRD termasuk yang terendah dari semua variabel," ujar Peneliti Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) Maswadi Rauf, Rabu (3/8).
Menurut Maswadi, untuk menilai variabel peran DPRD, BPS menetapkan tiga indikator. Yaitu, berdasarkan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan. Hasilnya, hanya 57,23 poin. Kemudian jumlah peraturan daerah yang berasal dari hak inisiatif DPRD (16,31 poin) dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif (14,29 poin).
"Semakin aktif DPRD, semakin besar jumlah perda yang berasal dari inisiatif DPRD. Ini berarti kalau rancangan perda yang berasal dari DPRD menunjukkan DPRD semakin mampu melayani masyarakat. Diharapkan anggota DPRD tak hanya jadi tukang stempel," ujar guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut.
Sementara itu terkait variabel peran birokrasi pemerintah daerah, Maswadi juga menilai ada indikator yang juga nilainya cukup rendah. Yaitu penyediaan informasi APBD oleh Pemda, hanya mencapai 44,85 poin.
"IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi. Yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi," ujar Maswadi.
Selain itu, IDI kata Maswadi, juga merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradlan dan penegak hukum.
"Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua stakeholder, tidak hanya pemerintah saja," ujar Maswadi.(gir/jpnn)
JAKARTA - Peran DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai masih buruk dalam peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015. Padahal, semakin
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Polda Metro Jaya Usut Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert Lumoindong
- Bersenjata Laras Panjang, Densus 88 Tangkap Satu Terduga Anggota Jemaah Islamiyah di Palu
- Lewat Cara Ini Kimia Farma Group Turut Sukseskan Mudik Lebaran 2024
- Sarasehan Kehumasan MPR, Fadel Muhammad Menyapa Rakyat Gorontalo di Momen Idulfitri
- Majelis Hakim Kembali Tolak PKPU Terhadap Waskita Karya
- Mobil Ambulans Bawa Rombongan Halalbihalal Terguling di Tulungagung