Dunia Industri Minta Pelaksanaan Kebijakan Zero ODOL Ditunda 2025

Dunia Industri Minta Pelaksanaan Kebijakan Zero ODOL Ditunda 2025
Para pembicara Webinar bertema “Kesiapan Pemerintah dan Industri Menghdapi Indonesia Bebas Odol 2023” yang digelar Sinar Harapan.Net di Jakarta, Senin (20/12/2021). Foto: Tangkapan layar

Penambahan jumlah armada tentunya memerlukan perluasan lahan parkir. Selain itu, akan ada penambahan kebutuhan BBM.

Menurutnya, diperkirakan peningkatan/tambahan kebutuhan solar untuk angkutan industry semen, beton ringan, kaca, serta pulp dan kertas sebesar 6,35 M liter/ tahun dari sebelumya sebesar 9,72 M liter/ tahun. 

Ignatius mengatakan, Kemenperin mendukung pemberlakuan Kebijakan Zero ODOL. Namun dalam penerapannya memerlukan perencanaan yang tepat sasaran agar tidak berdampak negatif dan menimbulkan shock terhadap makro perekonomian dan khususnya pada perkembangan industri.

Dia menjelaskan industri kehilangan momentum sekitar dua tahun dalam persiapan pelaksanaan kebijakan Zero ODOL secara penuh pada tahun 2023 karena adanya pandemi Covid-19.

Untuk itu, Ignatius mengatakan perlu dipertimbangkan untuk melakukan penyesuaian kembali waktu pemberlakuan Zero ODOL pada tahun 2025. 

Keinginan penundaan juga disampaikan Rachmat Hidayat dari Gabungan Asosiasi Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI).

Menurutnya, pihaknya mengapresiasi Kemenperin, sebab dengan pandemi pada dua tahun terakhir ini industri makan minum sangat terpukul dan saat ini hanya sekadar survival.

“Saat ini masih recovery dan membutuhkan waktu untuk pulih,” kata dia.

Pengusaha, pelaku industri dan jajaran pemerintah meminta agar kebijakan zero over dimension over loading (ODOL) yang sedianya diterapkan pada Januari 2023 ditunda setidaknya pada tahun 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News