Efisiensi Tidak Cukup dengan Memotong Anggaran

Efisiensi Tidak Cukup dengan Memotong Anggaran
Gubernur Jawa Timur Soekarwo usai mengikuti rapat koordinasi bersama Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Surdirman Said, Pimpinan KPK dan Gubernur Se-Indonesia di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/2). Rapat membahas soal tindak lanjut dan pengawasan atas pengelolaan pertambangan mineral dan batubara serta sektor energi 2016. Foto: Ricardo/JPNN.com Ilustrasi : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, DENPASAR - Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah.

Hal itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi anggaran.

Untuk mewujudkan efisiensi, bukan semata-mata memotong anggaran, tapi juga harus anggaran berbasis kinerja.

"Harus dimulai dengan memperbaiki pola penganggaran," ujar Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) M. Yusuf Ateh, saat penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (LHE SAKIP) 2017 Pemda Wilayah II , di Nusa Dua, Bali.

Ateh menjelaskan, dengan penganggaran berbasis kinerja dan target yang jelas, penggunaan dana publik hanya untuk sasaran strategis.

Seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

"Kuncinya terletak pada pengukuran kinerja yang jelas," imbuh Ateh dalam siaran tertulisnya, Kamis (1/2)

Senada dengan Ateh, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, konsep ini menginspirasi banyak pimpinan daerah. Tahun ini, Jawa Timur kembali mendapat predikat A bersama tiga provinsi lain, DIY, Sumsel dan Jabar. Selain itu Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung juga mendapat predikat A.

Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh instansi pemerintah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News