Eko Prasojo: Rekrutmen PNS Sarat KKN
Sabtu, 28 April 2012 – 23:36 WIB
Untuk itulah ke depan menurut Eko, pemerintah perlu menciptakan dan merancang regulasi Pilkada yang tidak berbiaya mahal. Sebab paling tidak, dapat meminimalisir kemungkinan adanya money politic. “Kondisinya, sekarang kita ketahui kalau sebagian besar Pemerintah Daerah dan DPRD itu, tidak menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan dan digariskan sesuai undang-undang yang ada. (gir/jpnn)
JAKARTA - Masyarakat maupun penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pilkada), diminta aktif mengawasi maraknya praktek politik uang. Pasalnya,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Tim BTB BAZNAS Bantu Korban Terdampak Gempa Bumi di Garut
- Presiden Jokowi Teken Undang-Undang Tentang Daerah Khusus Jakarta
- Dua Kapal Perang TNI AL Mengasah Naluri Tempur di Perairan Selat Rupat
- Begini Cara Erick Thohir Berdayakan UMKM Lokal Naik Kelas
- Dina Hidayana: Political Gastronomy Harus jadi Landasan Program Makan Siang Gratis
- Seleksi PPPK: Pernyataan Terbaru Ketum PGRI terkait Guru Swasta & Honorer Negeri