Empat Catatan Penting Hukum Indonesia di 2017
Apalagi memasuki tahun politik di 2018, netralitas mereka saat menegakkan hukum akan benar-benar menjadi perhatian publik.
"Aparat harus benar-benar menjadi pilar penegakan hukum, jangan sampai terpengaruh apalagi terkooptasi dengan kepentingan politik," tegasnya.
Aboe menambahkan, adanya isu kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis harus dijawab dengan kinerja yang independen dan tidak berat sebelah dari para aparat penegak hukum.
"Isu-isu sosial kemasyarakatan harus direspons dengan bijak oleh aparat, penting untuk bisa membedakan antara tindak pidana dengan luapan aspirasi rakyat," jelasnya.
Aboe mengingatkan juga, pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapash harus semakin profesional.
Banyaknya kasus masuknya narkoba dan bahkan pengendalian peredaran dari dalam lapas adalah koreksi yang harus diperhatikan oleh Menkumham Yasonna Laolu.
"Penertiban sipir lapas adalah langkah awal untuk mengelola lapas dengan baik," katanya. (boy/jpnn)
Persoalan narkoba masih menjadi kasus hukum prioritas utama yang harus dikerjakan di 2018.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Ketua MPR Bamsoet Tegaskan Pentingnya Yurisprudensi untuk Mengisi Kekosongan Hukum
- Fadel Muhammad Apresiasi Kinerja Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia
- Pengusaha Pendukung Prabowo-Gibran Disebut Panik Lantaran Ganjar-Mahfud Suarakan Penegakan Hukum
- Mahfud Sebut Penegakan Hukum Tumpul, Jarnas 98 Bereaksi, Menohok
- Mahfud MD Sebut Masalah Adat Selesai dengan Mereformasi Penegak Hukum
- Bicara di Dialog KADIN, Ganjar Tawarkan Ide Kepastian Hukum & Hilangkan Monopoli BUMN