Empat Catatan Penting Hukum Indonesia di 2017

Empat Catatan Penting Hukum Indonesia di 2017
Tersangka pabrik narkoba di Diskotek MG Internasional. Foto: Elfany Kurniawan/JPNN

Apalagi memasuki tahun politik di 2018, netralitas mereka saat menegakkan hukum akan benar-benar menjadi perhatian publik.

"Aparat harus benar-benar menjadi pilar penegakan hukum, jangan sampai terpengaruh apalagi terkooptasi dengan kepentingan politik," tegasnya.

Aboe menambahkan, adanya isu kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis harus dijawab dengan kinerja yang independen dan tidak berat sebelah dari para aparat penegak hukum.

"Isu-isu sosial kemasyarakatan harus direspons dengan bijak oleh aparat, penting untuk bisa membedakan antara tindak pidana dengan luapan aspirasi rakyat," jelasnya.

Aboe mengingatkan juga, pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapash harus semakin profesional.

Banyaknya kasus masuknya narkoba dan bahkan pengendalian peredaran dari dalam lapas adalah koreksi yang harus diperhatikan oleh Menkumham Yasonna Laolu.

"Penertiban sipir lapas adalah langkah awal untuk mengelola lapas dengan baik," katanya. (boy/jpnn)


Persoalan narkoba masih menjadi kasus hukum prioritas utama yang harus dikerjakan di 2018.


Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News