ERP Membuat Biaya Perjalanan Makin Tinggi, Mempersulit Mereka yang Mencari Rezeki

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wawan Suhawan mengatakan kebijakan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di sejumlah ruas jalan di ibu kota akan sangat berdampak terhadap penghasilan masyarakat termasuk pengemudi ojek online atau ojol. 

“Saya pribadi jelas menolak ini, karena (ERP) akan memberatkan warga juga, bukan hanya teman-teman ojol,” kata Wawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/1).

Wawan menilai selain membebani masyarakat, penerapan ERP juga belum tentu dapat mengurai kemacetan.

Oleh karena itu, dia mengaku tidak setuju Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lewat kebijakan ERP memungut pendapatan dari warga yang saat ini masih kesulitan akibat dihantam pandemi Covid-19,

Pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE), sistem jalan berbayar bukan saja hanya menyasar roda empat, tetapi pengendara kendaraan bermotor roda dua akan dikenai tarif berbayar.

Menurut Wawan, tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta masih belum merata, bahkan bisa dibilang mayoritas masih di bawah rata-rata alias menengah ke bawah.

"Mereka semuanya butuh akses jalan, sama dengan mereka yang mungkin dianggap kaya atau mampu," ucap Wawan.

Karena itu, Wawan meminta pihak eksekutif membatalkan atau setidaknya menunda terlebih dahulu rencana penerapan ERP tersebut. Menurut dia, warga suka tidak suka akan tetap mengakses jalan protokol di DKI, baik si kaya maupun si miskin semuanya dipaksa membayar setiap melintas.