Evaluasi Pengelolaan Investasi Dana BPJS Ketenagakerjaan

jpnn.com - OLEH HERY SUSANTO, M.SI
Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS)
Pembangunan infrastruktur saat ini dinilai tidak tepat sasaran karena tidak mampu menyejahterakan rakyat miskin. Upaya penggelembungan nilai pembangunan dari proyek infrastruktur yang kejar target pun tercium banyak pihak.
Dalam laporan Bank Dunia pada Juni 2018, menyebutkan bahwa proyek infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah, tidak memiliki kesiapan, dan tak terencana secara matang.
Bank Dunia menjelaskan proyek infrastruktur Indonesia tidak diprioritaskan berdasarkan kriteria atau seleksi yang jelas.
Hal tersebut menjadi kendala utama bagi Pemerintah Indonesia untuk memobilisasi lebih banyak modal swasta ke dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur.
Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi menitikberatkan peran BUMN maupun badan hukum publik semisal BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk berinvestasi di pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan pemerintah era Jokowi.
Investasi Dana BPJS Ketenagakerjaan
Momentum Pilpres 2019 diharapkan melahirkan kepemimpinan nasional yang prorakyat dan propekerja dan mampu mendorong reorientasi program BPJS Ketenagakerjaan.
- Realisasi Investasi Jakarta Triwulan I-2025 Capai Rp 69,8 Triliun, Tertinggi di Indonesia
- Ini Salah Satu Pilihan Investasi Optimal di Tengah Tantangan Ketidakpastian Ekonomi Global
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024
- Bertemu Menkeu AS, Menko Airlangga Bahas Tarif Resiprokal hingga Aksesi OECD
- Tak Risau, Sri Mulyani Sebut Rupiah Sejalan dengan Perekonomian Domestik
- Sepakat dengan IMF, Ekonom Bank Mandiri Sebut Indonesia Salah Satu Pusat Ekonomi Dunia