Fadli Zon: Kita Masih Punya Utang Janji Kemerdekaan

Di sisi lain, sambung Fadli, data BPS juga menunjukkan bahwa tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan di wilayah perdesaan semakin memburuk selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tingkat keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan, misalnya, setahun terakhir memburuk dari 0,57 menjadi 0,63.

“Kenapa ini menarik? Karena sejauh ini pemerintah juga selalu mengklaim bahwa penggunaan dana desa bersifat tepat sasaran. Jangan lupa, total alokasi dana desa sejak tahun 2015 hingga 2018 sudah mencapai Rp 187,65 triliun. Ini bukan angka yang sedikit," paparnya.

Jadi, kata dia, meski pemerintah mengklaim berhasil menurunkan koefisien gini, namun ketimpangan antarwilayah cenderung kembali meningkat, baik antara desa dengan kota, maupun antara Jawa dengan luar Jawa. "Ini harus sama-sama kita perhatikan," tegasnya.

Lebih lanjut Fadli menambahkan, bukan tanpa alasan jika Bung Karno dan para pendiri negara dulu menyebut bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Sebab, ujar dia, tujuan bukanlah jembatan itu sendiri. Namun apa yang ada di seberang jembatan itu, yaitu sebuah masyarakat adil dan makmur. "Itulah janji kemerdekaan. Itulah utang kita kepada para pahlawan," paparnya.

Jadi, kata Fadli, bukan tanpa sebab jika kemudian calon presiden Prabowo Subianto menamai koalisinya sebagai Koalisi Adil dan Makmur. Hal itu memang adalah janji kemerdekaan yang harus ditunaikan, utang yang harus dibayar kepada para pahlawan yang telah berkorban. "Kami berkomitmen untuk memperjuangkan janji kemerdekaan tersebut. Kita semua harus menjadi pejuang bagi janji kemerdekaan. Selamat Hari Pahlawan," pungkas wakil ketua umum Partai Gerindra itu. (boy/jpnn)