Fadli Zon Soroti Hasrat Pemerintahan Jokowi Menambah Utang

"Menurut saya, pembandingan semacam itu keliru, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi," jelasnya.

Fadli mencontohkan, sebagian besar surat utang pemerintah Jepang dipegang oleh bank sentral. Sedangkan di Indonesia, 37 persen surat berharga negara justru dikuasai asing.

Selain itu, Fadli juga menjelaskan perbedaan rasio utang di negara lain dengan Indonesia. Negara-negara dengan rasio utang besar ternyata memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi karena ditunjang sektor produksi dan ekspor.

Sedangkan di Indonesia, utang ternyata tak mendongkrak pertumbuhan ekonomi. "Rasio utang kita yang lebih kecil tak menggambarkan perekonomian yang lebih hebat atau sejenisnya, sehingga kita harus berhati-hati. Itu sebabnya, agresivitas pemerintah dalam berutang harus dikontrol," jelas Fadli.

Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi selama pemerintahan Presiden Jokowi hanya sekitar 5 persen. Namun, pertumbuhan utangnya mencapai 13 hingga 14 persen per tahun.

Pada 2014, posisi utang  masih di angka Rp 2.604,93 triliun. Akhir 2017, jumlah utang telah berada di angka Rp 3.928,7 triliun.

"Jadi, selama tiga tahun pemerintahan Pak Jokowi, utang kita telah bertambah Rp1.324 triliun," ungkap Fadli.

Jika dihitung dengan nilai PDB Indonesia Rp 12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 sekitar 28,9 persen dari PDB.  Sebagai pembanding, lanjut Fadli, selama dua periode berkuasa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), utang Indonesia hanya bertambah Rp 1.400 triliun.