Fahri Hamzah: Presiden Harus Tahu!
"Tidak boleh itu, presiden harus tahu masalah apa pun yang terjadi," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia tidak menampik ada dua pendapat yang berkembang. Pertama ingin menyampaikan kepada Jokowi sebelum paripurna agar presiden mengantisipasi temuan yang ada.
Ada pula pendapat menyatakan sebaiknya temuan yang dilaporkan kepada presiden itu setelah paripurna. Supaya yang disampaikan relatif sudah final dan melalui mekanisme laporan paripurna.
Intinya, Fahri menambahkan, dua pendapat itu sama-sama sedang berkembang. Tinggal nanti pendapat mana yang akan dijadikan keputusan pimpinan DPR.
"Saya kira dua hal ini yang sedang didialogkan dan tentu nanti dalam rapim kami akan bawa juga, kalau perlu dibamuskan maka akan kami bamuskan," jelasnya.
Lantas di mana posisi Fahri?
"Saya itu kalau perlu genap, yang ganjil saya genapkan. Kalau perlu ganjil, yang genap saya ganjilkan," kata Fahri.
Yang pasti, dia menampik bahwa rapat konsultasi itu nanti dianggap intervensi pemerintah. "Tidak. Semua hal harus kami konsultasikan," tegasnya.
Presiden diminta mengetahui temuan Pansus Hak Angket
- PKS Ngebet Merapat ke Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah Singgung Gagasan yang Sulit Dikompromikan
- Peran Strategis BPKP, Kecepatan dan Ketepatan Mencegah Kebocoran demi Keberhasilan Pembangunan
- Kunjungi Pasar Buah Berastagi, Presiden Jokowi Belanja Jeruk, Mangga hingga Kentang
- Ketua Majelis Adat Sasak Mengajukan 2 Nama Menteri Untuk Mengisi Kabinet Prabowo
- PT 4 Persen Diubah, Fahri: Baiknya Ditetapkan Lebih Cepat
- Presiden Tak Salahi Aturan Anugerahi Prabowo Kenaikan Pangkat Istimewa