Menurut Fahri Hamzah, kerja KPK yang sekarang tidak bisa diawasi, mirip dengan model kepemimpinan Presiden Korea Utara Kim Jong-Un.
Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR tetap konsisten mempertahankan sikap untuk tak mau berurusan dan ambil bagian dalam Pansus…
Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunadjar menilai, pembentukan lembaga pengawas independen sangat diperlukan untuk mengawasi KPK.
Pansus Angket KPK bentukan DPR mengakhiri masa kerjanya. Pansus Angket KPK lantas menyampaikan rekomendasinya di hadapan rapat paripurna…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima draf rekomendasi hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK di DPR…
Seluruh fraksi di DPR sepakat untuk mengakhiri masa kerja Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK)…
Pansus Hak Angket KPK menyerahkan urusan pengawasan sepenuhnya kepada KPK dan rakyat Indonesia secara umum.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, rekomendasi yang akan dikeluarkan Pansus Angket KPK tidak ada urusannya dengan pemerintah apalagi…
Dewas ini fungsinya bukan untuk mengintervensi penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK.
Menurut Junimart, ada beberapa rekomendasi yang akan disampaikan, salah satunya adalah terkait persoalan sumber daya manusia (SDM).
Bambang Soesatyo mengakui adanya hubungan yang memburuk antara DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemicunya adalah pembentukan Pansus…
Sebelum dibacakan pada Rapat Paripurna, draf rekomendasi Pansus akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan komisi antirasuah.
Hubungan Komisi III DPR dengan KPK beberapa waktu lalu sempat memanas. Sebab, KPK tak pernah mau menghadiri panggilan…
Sejumlah partai politik dikabarkan akan menarik diri dari Pansus Angket KPK. Bahkan, Golkar memutuskan untuk mengakhiri masa kerja…
Tugas pengawasan DPR adalah mencari dan menemukan hal yang harus diperbaiki. Keterlibatan FPG sejak awal dalam Pansus Angket…
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto telah menarik legislator partainya dari Pansus Angket KPK bentukan DPR era kepemimpinan…
Jika para komisioner tidak memenuhi panggilan maka pansus akan membuat rekomendasi tanpa adanya sanggahan dari KPK.
Partai Golkar secara resmi mencabut dukungan terhadap Panitia Khusus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK) bentukan DPR.
Satu dari opsi Golkar terkait Pansus Angket KPK ini akan dijalankan FPG DPR setelah masa reses berakhir.
Fahri Hamzah mengatakan rapat ini merupakan respons atas surat yang dilayangkan Pansus pada 26 Oktober 2017 lalu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tak mau diseret-seret KPK dalam proses penegakan hukum.
JPNN.com 
