Faisal Basri Sebut Pemerintah Biang Keladi Minyak Goreng Langka
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom senior Faisal Basri menyebut polemik kelangkaan minyak goreng lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
Menurut Faisal, kebijakan pemerintah dinilai kurang tepat sehingga membuat penyerapan CPO yang tadinya didominasi oleh industri pangan termasuk minyak goreng, kini bergeser ke industri biodiesel.
"CPO jual ke perusahaan minyak goreng harganya menggunakan harga domestik, tetapi kalau jual ke perusahaan biodiesel harganya internasional. Otomatis pilih biodiesel, dan siapa itu yang buat seperti itu? Ya pemerintah. Jadi biang keladi yang bikin kisruh minyak goreng ini adalah pemerintah," ungkap Faisal dalam diskusi virtual, Rabu (16/2).
Faisal menjelaskan komposisi pengguna CPO dalam negeri industri pangan 2019 sebesar 58,9 persen menurun dari tahun ke tahun hingga 2021 menjadi 48,4 persen.
Berbanding terbalik dengan komposisi pengguna CPO di industri biodiesel yang pada 2019 hanya 34,5 persen kemudian pada 2021 menjadi 40,1 persen.
"Di tahun ini diperkirakan masih akan naik menjadi 42,9 persen," ujarnya.
Faisal mengungkapkan seharusnya pemerintah dapat melakukan cara untuk mengatasi lonjakan harga CPO, misalnya dengan dana stabilisasi minyak goreng.
Namun, pemerintah disayangkan tidak melakukan hal tersebut. Berbeda dengan industri biodiesel yang memperoleh subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS).
Ekonom senior Faisal Basri menyebut polemik kelangkaan minyak goreng lantaran kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
- Fokus Bina UMKM, PNM Hadir di 57th APEC SMEWG
- BRI Sambut Baik Kenaikan Suku Bunga Acuan, Tetap Optimistis Kredit Tumbuh 2 Digit
- Badan Bank Tanah & Polri Bersinergi untuk Laksanakan Tugas dan Fungsi
- Cermati Perkembangan Global, BRI Lebih Fokus ke Tantangan Domestik Melalui Pemberdayaan UMKM
- 3 Tantangan Pemerintah Setelah Suku Bunga Acuan BI Naik, Wajib Bersiap!
- Catatan Lengkap Kenaikan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia Terbaru