Fikri Faqih Dorong Pemerintah Evaluasi Kerja Sama Pariwisata dengan Tiongkok

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengritisi langkah pemerintah RI yang terus meningkatkan kerja sama bilateral dengan China di bidang pariwisata.
“Evaluasi bidang pariwisata RI beberapa tahun terakhir menunjukkan fakta, bahwa turis asal China kurang memberi dampak bagi ekonomi lokal di daerah tujuan wisata,” ujar Fikri Faqih di sela kegiatan reses di Semarang, Senin (21/12/2020).
Fikri mengungkapkan hal tersebut berdasarkan data dari berbagai pihak, mulai dari asosiasi wisata, masyarakat pemerhati, hingga pemerintah daerah di Bali contohnya.
“Faktanya, malah muncul praktik-praktik ilegal sektor wisata, khususnya terkait dengan turis asal China yang berkunjung ke Bali,” katanya.
Praktik negatif tersebut bermula dengan dibukanya keran pariwisata RI sejak 2015 demi mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara. Jutaan turis China yang berkunjung ke RI, khususnya ke Bali tiap tahunnya, ternyata tidak memberi dampak signifikan terhadap devisa pariwisata RI.
Pasalnya, malah muncul banyak agen perjalanan asing tak berizin, khususnya yang dimiliki oleh warga negara China membuka praktik dengan menjual paket wisata sangat murah ke Bali.
“Ada yang menjual hanya US$ 60 per orang sudah all in,” imbuh politikus PKS ini.
Selain itu, para turis China yang dibawa oleh pemandu wisata mereka sendiri juga sengaja diarahkan untuk berbelanja hanya ke gerai-gerai yang sudah disediakan khusus untuk turis China, juga disinyalir tidak berizin.
Praktik negatif tersebut bermula dengan dibukanya keran pariwisata RI sejak 2015 demi mengejar target kunjungan wisatawan mancanegara.
- Bromo Jadi Tujuan Wisatawan Mancanegara, Khofifah Cetak SDM Siap Kerja Lewat SMKN Sukapura
- Pimpinan Komisi III Minta Polisi Tindak Perusuh Saat May Day di Semarang
- Minta Kepastian Hukum Bagi Buruh, Sahroni: Upah Dibayarkan, Jangan Ada Ijazah Ditahan
- Kunker ke Kepulauan Riau, BAM DPR Berjanji Serap Aspirasi Warga Rempang
- Pendiri CSIS Sebut Pemerintahan Prabowo Perlu Dinilai Berdasarkan Pencapaian Nyata
- Ketua Komisi II DPR Sebut Kemandirian Fiskal Banten Tertinggi di Indonesia pada 2024