Forum Honorer Indonesia: Kami Tunggu Sikap Politik Pemerintah dan DPR
Hal ini tentu tidak manusiawi, di tengah tingginya biaya hidup rakyat dan melambunnya harga barang. Di sisi lain hanya beberapa daerah yang mampu memberikan upah yang layak setara UMR.
Hasbi menambahkan, kini tinggal menunggu kemauan politik pemerintah dan DPR RI untuk membuat serta mengambil kebijakan strategis untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Sehingga ke depan pemeritah tidak berkutat lagi pada permasalahan tenaga honorer. Namun bisa fokus pada peningkatan SDM.
FHI yakin pemerintah bisa menyelesaikan hal tersebut dalam sebuah skenario dan formulasi kebijakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Jika ada kemauan pemeritah dan DPR RI untuk meramu solusi kebijakan. Tentu dengan sebuah konsep yang lebih manusiawi dan berkeadilan mengingat pengabdian dan loyalitas tenaga honorer bertahun-tahun pada negara.
"Sepatutnya negara melalui pemerintah memberikan penghargaan dan perhatian sebagai wujud hadirnya negara ( nawacita) bisa dirasakan oleh tenaga honorer yang sudah mendedikasikan diri dalam pengabdiannya di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya. (esy/jpnn)
Dewan Pembina Pusat Forum Hononer Indonesia (FHI) Hasbi menilai, perjuangan tenaga honorer di Indonesia selama bertahun-tahun sudah maksimal
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Pemda Serius Angkat Honorer Lulusan SD/SMP Jadi PPPK 2024?
- Saleh Apresiasi Kebijakan Mendag Zulhas soal Barang Kiriman PMI
- Pemkab Kubu Raya Buka Penerimaan 465 PPPK dan 35 CPNS 2024
- Iran Serang Pangkalan Militer Israel, Indonesia Diharapkan Berperan Menyerukan Perdamaian
- Formasi CPNS dan PPPK 2024 Kemenag Terbanyak Guru, Peluang Honorer Besar
- Penempatan PPPK 2023 Kacau, KemenPAN-RB & Kemendikbudristek Perlu Simak Solusi Ketum PB PGRI Ini