Forum Orientasi Kepala Daerah, Strategis Optimalkan Hubungan Pusat dan Daerah

Mendagri juga menegaskan, guna mengatasi masalah yang menyertai pelaksanaan pemerintahan daerah, pemerintah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Fungsi ini jangan ditafsirkan sebagai sentralisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, karena pada hakikatnya otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dan bukan penyerahan kedaulatan.

“Dengan pemahaman ini, maka setiap pelimpahan kewenangan hendaknya senantiasa diikuti dengan pembinaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah selaku pengemban amanat kedaulatan rakyat,” ujar Mendagri. (adv/sam/jpnn)