Foto Copy KTP Ditukar Rp 250 Ribu, Jelang Hari Pencoblosan Ditambahi Lagi

Foto Copy KTP Ditukar Rp 250 Ribu, Jelang Hari Pencoblosan Ditambahi Lagi
Politik uang diduga mulai marak jelang Pemilu 2019. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

“Iya sering datang. Ada yang teman lama, ada juga yang tidak kenal sama sekali. Biasa datang memperkenalkan diri terus menjelaskan visi dan misinya. Setelah itu menawarkan uang untuk minta dipilih. Ada juga yang to the point, ada juga yang malu-malu, pakai basa-basi yang panjang,” terangnya.

Bahkan, ia mengaku pernah dikumpulkan ketua RT untuk mendengarkan paparan visi-misi caleg di suatu tempat. Ia menerangkan selain menyampaikan komitmen akan menunaikan janjinya setelah terpilih, oknum caleg tersebut memberikan sejumlah uang kepada warga setelah pertemuan tersebut.

Ia menerangkan, sebagai warga yang memiliki kebutuhan, tentunya dirinya cukup senang mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp 250 ribu. Meski demikian, secara nurani ia mengaku belum dapat memastikan suaranya kepada caleg tersebut.

“Kami pernah dikumpulkan RT mendengar sosialisasi caleg itu kira-kira ada 50 orang lebih. Dan kami mengumpulkan fotokopi KTP dan sebelum pulang kami dikasih amplop yang isinya Rp 250 ribu. Katanya itu masih perkenalan saja, nanti jelang pemilu masih ada lagi,” terangnya.

Terpisah, Jarot bukan nama sebenarnya, salah satu ketua RT di Kelurahan Karang Anyar menerangkan, dirinya kerap didatangi oknum caleg yang menawarkan jasanya untuk mengumpulkan warga mendengarkan sosialisasi. Bahkan selama tahun 2019 setiap bulan sedikitnya 7 caleg mendatangi kediamannya.

“Sudah banyak caleg yang datang ke sini, kalau ditotal mungkin 30-an lebih. Tapi sejak 2019 ini setiap bulan minimal ada 7 caleg yang datang dengan penawaran yang sama. Tergantung komisinya berani bayar berapa. Kalau berani bayar minimal Rp 5 juta saya berani kumpulkan warga. Itu di luar jatah fotokopi warga loh yah. Rp 5 juta itu hanya untuk mengumpulkan warga,” bebernya.

Ia mengakui perbuatan tersebut sangat tidak dibenarkan. Namun, karena tuntutan ekonomi serta tidak adanya kejelasan dan kecilnya insentif sebagai ketua RT membuatnya mau tidak mau harus menjalankan praktik kotor tersebut.

Ia menerangkan, sebagian besar ketua RT di Kota Tarakan juga menjalankan praktik yang sama. Hanya tidak semua ketua RT di Tarakan yang berani jujur mengatakan hal tersebut.

Semakin mendekat hari pencoblosan Pemilu Serentak 17 April 2019, praktik politik uang alias money politics semakin marak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News