FPG Jamin Dukung Interpelasi

Menjawab pertanyaan, apakah sikap itu tidak kontradiktif karena menunjukkan Golkar mendua? Wakil Ketua Komisi I DPR ini menjelaskan bahwa hak interpelasi tidak berarti atau jangan diartikan untuk menjatuhkan tapi justru untuk memperbaiki dan membenahi persoalan-persoalan yang ada.

"Dalam kaitan kerjasama pemerintah dengan Komisi I DPR saja misalnya, diperlukan perbaikan dan pembenahan dalam pengelolaan perbatasan, perbaikan dan pembenahan dalam kekuatan, pemeliharaan dan kesiapan alutsista. Sedang di luar Komisi I, DPR ada persoalan TKI serta pengelolaan dan pengawasan kekayaan laut. Nah itu semua akan terbuka dengan digelarnya hak interpelasi," tegas Agus Gumiwang Kartasasmita. (fas/jpnn)