Fraksi Gerindra Tolak Pertanggungjawaban APBN 2017

 kinerja pemerintah dalam realisasi belanja APBN selama lima tahun mengalami kontraksi sebesar 3 persen dari PDB.

Realisasi penerimaan perpajakan pada APBN TA 2017 sebesar Rp.1.343,5 triliun atau 9,9 persen dari PDB juga dikritisi.

Tax ratio sebesar 9,9 persen adalah yang terendah dalam 10 tahun, sekaligus menunjukan kinerja pemerintah dalam memungut pajak sangat buruk.

Heri juga menyampaikan rekomendasi agar pemerintah lebih serius dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN serta seyogyanya lebih realistis dalam mematok asumsi-asumsi dalam perencanaan APBN serta berupaya mendorong postur APBN yang surplus.

Pemerintah harus kerja keras untuk mencapai target Tax Ratio sebesar 16 persen dan target Net Ekspor sebesar 5 persen, sehingga Indonesia tidak tergantung pada pinjaman valuta asing dan investasi asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) denominasi rupiah.

Target tax ratio sebesar 16 persen dan net ekspor sebesar 5 persen, dinilai akan membuat Indonesia lepas dari ketergantungan pinjaman valuta asing dan utang baru.

Serta mengalami surplus transaksi berjalan sehingga membuat cadangan devisa yang kuat, sekaligus membuat ketahanan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing menjadi kuat.

"Pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola utang negara. Kita perlu membangun fundamental ekonomi yang kokoh dengan tidak menambah dan bergantung pada utang," tegas Heri.(fat/jpnn)