Fraksi PKB DPR RI Jalankan Tugas Sebagai Penyambung Aspirasi Rakyat Sepanjang 2023

Dalam konteks ini, peran Kementerian Perdagangan menjadi krusial dalam memastikan ketahanan pangan dapat ditingkatkan, mencegah kenaikan tiba-tiba harga kebutuhan pokok, dan memberikan jaminan ketersediaan pangan untuk masyarakat.

Dalam usulan perubahan Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2019, Fraksi PKB meminta kepada pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap madrasah swasta dalam program rehabilitasi prasarana pendidikan.

Lebih lanjut, Fraksi PKB juga menggarisbawahi urgensi perbaikan sarana air bersih di pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan serta peningkatan layanan transportasi menyusul prediksi peningkatan jumlah pemudik.

Langkah-langkah ini sejalan dengan visi mereka untuk mengawasi infrastruktur dalam arti yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada fisik tetapi juga kebutuhan dasar masyarakat.

Tak hanya pada tingkat lokal, Fraksi PKB juga mencatat pentingnya perhatian terhadap isu-isu nasional seperti Meikarta dan krisis air bersih di beberapa daerah.

Peran DPR dalam pengawasan dan solusi terhadap permasalahan infrastruktur menjadi fokus utama mereka, mengingat dampak langsungnya pada kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Fraksi PKB tidak hanya menggarisbawahi pentingnya peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga perluasan cakupan layanan dan pembenahan kebijakan agar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Mereka secara konsisten mengawasi dan mendorong peningkatan dalam aspek infrastruktur yang berdampak langsung pada kehidupan warga negara.(ray/jpnn)