FTZ Gagal, Pemko Batam Ingin Terapkan KEK, Kadin Menolak
"Ini yang saya terima dari Kepala BPS Kepri. Lantas saya buka data dari sisi pendapatan, tidak juga lebih baik izin peralihan hak, pajak bumi bangunan dan BPHTB tetap tidak bergerak," jelasnya.
Amsakar juga menegaskan trasnpormasi FTZ menjadi KEK sudah disampaikan presiden pada 19 Januari 2016 lalu. Selanjutnya disosialisasikan Darmin Nasution selama dua kali di Batam di tahun yang sama.
Dia mempertanyakan kenapa perbincangan ini baru dikeluhkan saat ini. Sementara pada saat penyampaian dan sosialisasi tidak ada masalah saat itu. Atau memang diduga sengaja dibuat isu lain yang lebih seksi.
"Kenapa tidak dari awal Pak Jadi (Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam). Padahal saat dibahas Pak Darmin semua pihak dilibatkan. Berarti memang sedang seksi isu ini," ujarnya lagi.(rng)
Pemerintah Kota Batam dan pengusaha yang tergabung dalam Kadin Batam belum menekukan kata sepakat terkait kawasan perdagangan bebas Batam (FTZ Batam).
Redaktur & Reporter : Budi
- Analis Puji Langkah Jokowi Mengajak Prabowo saat Bertemu PM Singapura
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- BRI Ungkap 3 Fakta soal Video Viral Kasus Uang Raib Rp 400 Juta
- Tinggalkan Pinjol, Mari Berinvestasi di Pegadaian
- Ratusan Korban Investasi Bodong Berdemonstrasi di Mabes Polri, Nih Tuntutannya
- Kemnaker Ajak Jepang Investasi Berikan Pelatihan Bahasa bagi Kandidat SSW Indonesia