Gabungan Aliansi Honorer R2/R3 Siapkan Aksi 14 April, Ada 7 Tuntutan

1. Menuntut hak honorer R2/R3 menjadi PPPK penuh waktu.

2. Mendesak menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MenPAN-RB)  untuk membuat pegulasi membuka kembali pengusulan formasi jabatan di kementerian, lembaga, instansi daerah baik provinsi, kota/kabupaten seluruh Indonesia.

3. Meminta mekanisme percepatan pengangkatan PPPK paruh waktu. Jika penuh waktu tidak dimungkinkan, maka:

a. Legalitas SK paruh waktu. 

b. Menuntut kesejahteraan gaji pegawai (besaran gaji sesuai dengan standar sesuai daerah (besaran gaji minimal UMP atau UMR). 

c. Masa waktu pengangkatan PPPK paruh waktu ke penuh waktu (6 bulan sampai 1 tahun). 

d. Arfirmasi harus melekat untuk honorer R2/R3: 

4.  Meminta pemerintah pusat mengeluarkan PP oleh Presiden Prabowo Subianto tentang pengangkatan seluruh honorer database R2/R3 menjadi PPPK penuh waktu.