Mendikbud Muhadjir Effendy meminta maaf kepada seluruh guru honorer. Permintaan maaf ini menyusul viralnya statement Muhadjir soal gaji guru…
Akan muncul masalah baru lagi jika gaji guru honorer mengacu gaji PNS IIIA masa kerja nol tahun.
DPRD Kota Palu prihatin setelah mendengar keluhan para honorer yang mengaku hanya mendapat gaji Rp250 ribu per bulan…
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia Titi Purwaningsih pesimistis gaji guru honorer bisa minimal setara PNS IIIA.
Dengan layanan Universitas Terbuka alias UT yang menerapkan pembelajaran jarak jauh, keinginan para guru honorer diharapkan bisa tercapai.
Dua pimpinan forum honorer K2, Titi Purwaningsih dan Bhimma, terus berjuang agar honorer K2 mendapatkan status sebagai PNS.
Bagi guru honorer usia di bawah 35 tahun, diarahkan ikut tes CPNS, yang usia di atas 35 tahun…
Pada Desember 2017, jumlah guru honorer 735.825 orang, tetapi setelah verval terdapat 32 ribu tidak ada orangnya.
Guru honorer nonkategori berharap pemerintah memerhatikan kesejahteraan dan kejelasan status mereka.
Muhadjir Effendy mengatakan, guru honorer yang belum masuk kriteria, tidak akan bisa mendapatkan gaji minimum setara UMR atau…
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan pemerintah serius untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Mendikbud Muhadjir Effendy menjelaskan, meski gaji guru honorer berdasar UMR tetapi tetap mempertimbangkan masa kerja.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
Penyelesaian masalah honorer K2 yang ditargetkan tuntas hingga 2023 memberikan angin segar bagi para pegawai non-PNS.
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih terus berupaya agar honorer K2 bisa diangkat menjadi PNS.
Saat ini fokus Aliansi Honorer Nasional adalah mengumpulkan data sebagai bahan untuk uji materiil di Mahkamah Konstitusi
Sesuai amanat PP Manajemen PPPK, penyelesaian honorer K2 yang jumlahnya 430 ribu akan dituntaskan sampai 2023.
Problematika kesejahteraan bagi guru honorer atau GTT dibahas juga di rapat paripurna terkait rancangan APBD.
bukannya pemerintah tidak mau menyelesaikan masalah honorer K2 tetapi ada hal yang membatasinya.
Semua keluhan yang disampaikan bermuara pada kesejahteraan guru honorer yang umumnya memang di bawah standar UMK.
Kepala KSP Jenderal Purn TNI Moeldoko mengaku kurang tahu pperkembangan penyelesaian masalah honorer K2.
