Gagal, Hatta Usulkan Daerah Pemekaran Digabung
Selasa, 07 Juni 2011 – 17:33 WIB
"Di pusat tidak lebih 8-10 persen. Di daerah 10-15 persen. 85 persen habis untuk belanja. Maka perlu investasi, sementara banyak aturan di daerah baru yang menghambat investasi. Karena Pemda masih buat aturan high cost economy (berbiaya tinggi)," kata Sofyan.
Masalah lainnya, sebagian besar dari daerah juga belum menyelesaikan masalah tata ruang daerah. Selain itu banyak ditemukan Pemda yang tidak bisa maksimal mengelola pemerintahannya dengan baik.
"Lebih baik sementara menstop pemekaran. Karena sebagian dari tujuan otonomi belum terlaksana, banyak menghambat daripada membantu. Padahal sudah cukup lama, lebih 10 tahun," kata Sofyan.(afz/jpnn)
JAKARTA - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melansir hasil penelitian mereka dalam tata kelola ekonomi daerah tahun 2011, Selasa
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Presiden Jokowi Diminta Perhatikan Nasib Ribuan Karyawan Polo Ralph Lauren dan Keluarganya
- Honorer Non-Database BKN Jangan Berharap Lagi, Enggak Direken
- WWF Ke-10 di Bali, 7 KRI Bersiaga Menjaga Perairan di 4 Sektor
- Pendaftaran PPPK 2024: Ini Hasil Verval Data Honorer, Resmi dari BKN
- Menteri Singgung soal Honorer jadi PPPK Part Time, Oh Non-Database BKN
- HUT ke-44 Dekranas, Parade Mobil Budaya Pecahkan Rekor MURI