Gandeng OJK, Kemenpar Kembangkan Destinasi

“Pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai leading sector. Presiden telah menetapkan target pariwisata akhir tahun 2019 harus memberikan kontribusi 15 persen dari PDB nasional, menghasilkan devisa Rp 240 triliun, serta menciptakan lapangan kerja sebanyak 13 juta orang. Arahan Presiden, 2016 adalah tahun percepatan. Untuk  sektor pariwisata, pembangunan 10 destinasi prioritas sebagai ’10 Bali Baru’ harus mengalami kemajuan atau percepatan,” kata mantan Dirut PT Telkom yang asli Banyuwangi itu.

Sebagai tahap awal, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) akan melakukan perjanjian kerjasama terkait dengan pembiayaan pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang besarnya diproyeksikan mencapai Rp 2 triliun – Rp 10 triliun. Penandatangan kerjasama itu akan dilakukaan saat Rakernas PHRI di Bali, 20 April 2016.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D.Hadad, menyambut baik kerjasama pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Maklum, saat ini belum banyak kemudahan akses pembiayaan dari lembaga keuangan ke industri pariwisata. Utamanya, pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pariwisata.

"Karenanya OJK mendorong lembaga jasa keuangan memperbesar pembiayaan sektor pariwisata. Ini adalah bentuk dukungan pembangunan 10 destinasi wisata baru," kata Muliaman.

Sejauh ini, pemerintah sudah menetapkan 10 destinasi prioritas. Penetapan 10 destinasi prioritas ini merupakan amanat Presiden, melalui surat Sekretariat Kabinet Nomor B 652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 perihal Arahan Presiden Republik Indonesia mengenai Pariwisata dan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada tanggal 4 Januari 2016.

Kesepuluh destinasi wisata itu adalah Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika Lombok, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.

"Kita harapkan nantinya selain mudah juga bisa murah pembiayaan. Pembiayaan dipakai untuk bangun infrastruktur dasar seperti resort, jalan, bandara, dan sebagainya. OJK akan mengupayakan regulasi dan insentif bagi lembaga-lembaga yang selama ini memiliki dana besar jangka panjang, bisa mendanai proyek-proyek pengembangan pariwisata. Selain itu, dibuka juga akses pembiayaan dari pasar modal dan pasar keuangan," papar mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia itu.(dkk/jpnn)