Gegara TKA China, Pemerintah Disebut Aneh Oleh Mardani Ali Sera
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti perlunya pemerintah memberikan keadilan semasa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 16 Agustus 2021.
Misalnya, pemerintah tidak terus memberikan kesempatan masuk tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia pada saat rakyat diminta tetap di rumah semasa PPKM berlevel.
"Jika TKA terus dibuka sementara PPKM terus berjalan, sangat tidak jelas ke pemihakan pemerintah," kata Mardani melalui layanan pesan, Selasa (10/8).
Selain keadilan, anggota Komisi II DPR RI itu berharap kepada pemerintah memberikan bantuan tunai kepada rakyat kecil terdampak kebijakan PPKM berlevel.
"Perlu benar-benar jaga kesejahteraan masyarakat kecil. Kasihan sekali penderitaan warteg, tukang becak hingga tukang porter. Mesti ada mekanisme crash program untuk mereka. Berat, berat, dan berat," ujar Mardani.
Pemerintah diketahui memperpanjang PPKM level 4 selama dua pekan di luar Jawa-Bali, yakni mulai 10 sampai 23 Agustus.
Sebelumnya, pemerintah telah memperpanjang PPKM Level 4 di wilayah Jawa-Bali, mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021, yang dilanjutkan hingga 9 Agustus 2021.
"Arahan Presiden RI PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali akan diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam jumpa pers PPKM di Jakarta, Senin (9/8).
Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyoroti perlunya pemerintah memberikan keadilan semasa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 hingga 16 Agustus 2021.
- Usulan Peneriman CPNS dan PPPK Rejang Lebong Disetujui Pemerintah Pusat, Sebegini Formasinya
- Pasangan AMIN Bakal Rangkul Semua Pihak jika Menang Pemilu 2024
- Kemenkumham Periksa Dokumen 33 TKA China di Palopo, Hasilnya
- Melantik Penjabat Bupati Kudus dan Tegal, Nana Sudjana: Segera Kerjakan Program Prioritas Pemerintah Pusat
- 13 Pekerja Tewas Akibat Ledakan Tungku Smelter di Morowali, Tiongkok Bereaksi
- Mardani Khawatir Pengangkatan Honorer jadi PPPK Tidak Tuntas Hingga Akhir 2024