Geger! APTISI Ungkap Mafia KIP oleh Oknum DPR di Rapat Komisi X, Sudah Lapor Prabowo

"Bukan perguruan tingginya, bu. Ini dari DPR-nya," sahutnya.
Himatul membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa Komisi X aktif melakukan pengawasan terhadap anggaran KIP Kuliah.
"Kayaknya tidak mungkin, pak. Kita, kan, melakukan tugas pengawasan," ujarnya.
Prof. Budi pun menegaskan bahwa praktik ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan perguruan tinggi.
"Mengatasnamakan tenaga ahli (TA), saya kira kita semua tahu. Aspirasi ini kemudian melalui TA, tetapi saya tidak tahu siapa yang bermain di baliknya. Nah, itu yang jadi masalah," tutupnya.
Sebagai informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,9 triliun untuk KIP Kuliah di tahun 2024. Dana ini bertujuan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan, guna memastikan akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat. (tan/jpnn)
Menurut Prof. Budi, skema KIP yang seharusnya membantu mahasiswa justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh pihak tertentu.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- RDP DPR, Cik Ujang Dorong Penguatan Otda Percepatan Pembangunan Tol Sumsel-Bengkulu
- Soal Pembayaran Tunggakan Triliunan TNI AL, Menhan Singgung Kebijakan Tersentralisasi
- RDP di DPR, Ahmad Luthfi Beberkan Konsep Pembangunan Jateng 5 Tahun ke Depan
- KPK Periksa 2 Anggota DPR Terkait Dugaan Tipikor Dana CSR Bank Indonesia
- Aboe Bakar: Kepala Daerah dari PKS Harus Selaras dengan Prabowo
- Jawaban Guyon Soal Gubernur Konten, Dedi Mulyadi Singgung Soal Turunnya Belanja Iklan