Gelar Iftar di Istana, Presiden Jokowi Singgung Pemindahan Ibu Kota RI Lagi
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan keseriusannya memindahkan ibu kota RI dari Jakarta. Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu mengulangi pernyataannya soal rencana memindahkan ibu kota RI pada saat buka buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/5).
"Mumpung ketemu dengan ketua dan pimpinan lembaga negara, saya ingin menyinggung sedikit yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara. Kami serius dalam hal ini (pemindahan ibu kota, red),” ucap Jokowi.
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, sejak 3 tahun lalu rencana pemindahan ibu kota sudah dibahas internal pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga telah melakukan kajian tentang itu selama 1,5 tahun terakhir.
Baca juga: Dari Mana Biaya Rp 500 Triliun untuk Pemindahan Ibu Kota?
"Bappenas melakukan kajian yang lebih detail dari sisi ekonomi, politik, lingkungan. Kita tahu di Pulau Jawa sudah dihuni 57 persen dari total penduduk kita, padahal di pulau-pulau lain masih banyak yang kosong," jelasnya.
Oleh sebab itu, kata Jokowi, pemerintah akan menindaklanjuti rencana itu dengan melibatkan lembaga negara yang terkait, termasuk menyelesaikan aspek hukum, politis dan lingkungan.
Jokowi menjelaskan, DKI Jakarta terletak dalam ring of fire atau cincin api Pasifik dan kerap dilanda banjir. Selain itu Jakarta juga akan menghadapi persoalan tentang ketersediaan air bersih.
"Pemindahan ibu kota ini akan segera kita putuskan, tetapi saat ini kita akan konsultasikan kepada lembaga-lembaga terkait. Kami siapkan tiga alternatif daerah yang juga menyiapkan lahannya. Ada 80 ribu hektare, 120 ribu hektare, dan 300 ribu hektare," tuturnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan keseriusannya memindahkan ibu kota RI dari Jakarta saat acara buka puasa bersama para pimpinan lembaga negara di Istana Kepresidenan.
- Airlangga Hartarto: Bagi Kami, Pak Jokowi dan Mas Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar
- Aset Kripto di LHKPN 2 Pejabat Bidang Keuangan Mencurigakan, KPK Bergerak
- Jokowi Hormati Putusan MK: Saatnya Bersatu, Bekerja, Membangun Negara Kita
- Soal Status Gibran dan Jokowi di PDI Perjuangan, Komarudin Bilang Begini, Tegas!
- Menyampaikan Dissenting Opinion, Hakim Arief Singgung Soal Jokowi yang Partisan
- 3 Hakim MK Dissenting Opinion, Saldi Isra Setuju Jokowi Manfaatkan Bansos dan Aparat untuk Paslon 02