Gerindra: Paket Ekonomi Jokowi Adalah Pembunuhan Massal

jpnn.com, JAKARTA - Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-16 pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang membebaskan pihak asing menguasai 100 persen saham 54 jenis bidang usaha dikritik oleh politikus Gerindra Moh Nizar Zahro.

Anggota Badan Anggaran DPR itu menilai kebijakan yang ditempuh pemerintah itu jalan buntu, jika dijadikan alasan menggenjot investasi asing di dalam negeri.

"Kebijakan mengobral 54 bidang usaha kepada asing di paket kebijakan ekonomi ke-16 ini adalah pembunuhan massal terhadap UKM Indonesia. Pasalnya ke-54 bidang usaha yang diobral adalah mayoritas berkategori UKM," kata Nizar kepada JPNN, Senin (19/11).

Selama ini, katanya, ke-54 bidang usaha tersebut terlindungi dalam daftar negatif investasi (DNI). Artinya, negara wajib melindunginya dari gempuran asing. Namun dia tidak menyangka rezim Jokowi melepaskan perlindungan tersebut.

"Mestinya Jokowi berkaca kepada Paket Kebijakan Ekonomi jilid kesepuluh, di mana waktu itu juga sudah membuka kran 35 macam usaha kepada asing. Tapi nyatanya investasi yang diharap tidak datang," jelas ketua umum Satria Gerindra ini.

Dia menduga pemeritahan Jokowi penasaran atas kegagalan paket ekonomi jilid ke-10 dan ingin mempertaruhkannya kembali melalui paket ekonomi jilid ke-16. Sehingga makin banyak jenis usaha yang diobral untuk asing.

"Semakin banyaknya bidang usaha yang bisa dikuasai asing membuktikkan rezim ini telah mencampakkan Nawacita dan Trisakti. Janji-janji manis mengusung ekonomi kerakyatan nyatanya berubah menjadi pembela ekonomi asing," jelasnya.

Legislator asal Madura ini menganggap pemerintah sudah frustasi dan menemui jalan buntu. Sebab, janji mengerek pertumbuhan ekonomi 7 persen telah menjadi momok. Sebab, berbagai kebijakan telah ditempuh namun gagal total karena pertumbuhan ekonomi masih tidak beranjak dari 5 persen.(fat/jpnn)