Gerindra Tolak RAPBN 2018

jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerindra kembali menunjukkan sikap sebagai oposisi. Partai besutan Prabowo Subianto itu tegas menolak Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

RAPBN itu akan dibahas dalam rapat pleno di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (24/10) malam dan akan disetujui di rapat paripurna DPR, Rabu (25/10).

“Gerindra menyatakan RAPBN yang diputuskan malam ini di Banggar kami tolak. Kami persilakan pemerintah jika meyakini angka-angka yang diajukan di RAPBN dijalankan, dan kami tidak akan menghambat,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani didampingi sejumlah anggotanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/10) sore.

Bukan tanpa alasan Partai Gerindra menolak RAPBN 2018 ini. Muzani menegaskan dalam catatan Gerindra, pemerintah akan mengalami kegagalan dalam meningkatkan rasio pajak yang ditargetkan sekitar Rp 1600 triliun.

Sebab, kata Muzani, saat ini saja pemerintah baru mendapatkan pajak Rp 1472 triliun lebih.

“Kami merasa waswas karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara,” jelasnya.

Nah, Muzani mengatakan, kalau itu terjadi maka pemerintah akan mengeluarkan surat utang negara sehingga menjadi beban keuangan.

Utang akan ditempuh untuk menutupi celah defisit anggaran dan membiayai pembangunan.

Menurut Muzani, hingga Agustus 2017 ini saja utang negara sudah mencapai hampir Rp 3825 triliun.

“Sampai akhir tahun diperkirakan Rp 4000 triliun. Tahun ini saja, untuk membayar pokok utang dan bungan Rp 514 triliun, atau 33 persen dari total APBN,” katanya.

Dia mengatakan, untuk mengatasi kekurangan anggaran di APBN, pemerintah juga mengurangi dana di pos yang bisa membuat kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pertanian, kesehatan dan lainnya berkurang.

Di sektor pertanian, kata dia, kemampuan pemerintah membayar utang baru sekitar Rp 2,5 triliun.

Menurut Muzani, ini akan membuat kemampuan pertanian mengalami kemerosotan.

Kemampuan produksi pertanian, pangan, menurun. Stok pangan akan berkurang sehingga akan terjadi impor. “Ini akan merugikan para petani,” katanya.

Muzani menilai kemampuan pemerintah untuk berutang sangat tinggi. Tapi, will atau kemauan membayar utang masih rendah.