Golkar Mau Tampung Fahri asal Tak Keras ke Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Kabar tentang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah hijrah ke Partai Golkar terdengar kian santer. Terlebih, sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo memang menawari politikus yang dipecat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu untuk bergabung ke Golkar.
Partai Golkar pun tidak keberatan jika Fahri bergabung. Namun, legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu tetap harus mengikuti seluruh kebijakan-kebijakan yang ditempuh partai pimpinan Airlangga Hartarto tersebut.
"Kami senang sekali kalau Pak Fahri bisa bergabung di Partai Golkar. Ya kalau beliau mau pindah ke Partai Golkar harus ikut juga kan kebijakan-kebijakan Partai Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily di gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2).
Ace mencontohkan salah satu kebijakan yang sudah diputuskan dan akan dilaksanakan Partai Golkar adalah mengampanyekan Joko Widodo sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2019. Menurut Ace, sudah semestinya Fahri jika kelak bergabung ke Golkar juga mendukung Jokowi sebagai capres di 2019.
"Tidak lagi keras-keras dengan Pak Jokowi dan harus ikut mendukung pemerintahan ini sampai 2019," kata Ace.
Sejauh ini, ujar Ace, belum ada pembicaraan formal maupun pendaftaran yang dilakukan Fahri ke partai berlambang pohon beringin hitam itu. Namun, Partai Golkar pada prinsipnya sangat terbuka bagi siapa pun yang mau bergabung.
“Kalau memang Pak Fahri mau bergabung dengan Partai Golkar, tentu Partai Golkar dengan senang hati menerima. Cuma ya harus ikut prosedur," katanya.
Seperti diketahui, Fahri saat ini sudah dipecat dari PKS. Akibatnya, nama Fahri tidak dimasukkan dalam daftar bakal calon legislatif PKS untuk DPR RI pada Pemilu 2019.
Kabar tentang Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah hijrah ke Partai Golkar terdengar kian santer. Golkar pun tak keberatan jika Fahri memang mau bergabung.
- Golkar Harap Prabowo-Gibran Berikan Jatah Menteri yang Proporsional
- Golkar Berharap Dapat Jatah Menteri yang Proporsional di Kabinet Prabowo-Gibran
- Soal Putusan MK, HNW Singgung Perbaikan untuk Pemilu ke Depan
- Komisi II DPR RI Dorong Revisi UU Pemilu di Awal Periode 2024-2029
- PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Pertemuan Cak Imin-Prabowo?
- Pj Gubernur NTB Mangkir Pemeriksaan Bawaslu Terkait Acara Golkar